Marzuki Akui Komunikasi DPR Buruk

Berbagai kritikan atas kinerja DPR RI menimpa lembaga legislatif itu sepanjang tahun 2010. Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai masih rendahnya kinerja DPR disebabkan pola komunikasi yang buruk.Hal tersebut disampaikan oleh Marzuki kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta,. Menurut dia, berbagai rencana dan program kerja DPR selama tahun 2010 tidak tersampaikan dalam momen yang tepat dan proporsi yang sebenarnya. "Akibatnya, hanya menjadi barang busuk, selesai,"kata Marzuki.

Padahal, sejatinya banyak program kerja DPR yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Beberapa diantaranya adalah program rumah aspirasi dan dana aspirasi. "Konsepnya bagus, benar-benar bagus.Namun komunikasinya yang kurang," jelasnya. Sebagai contoh, keberadaan rumah aspirasi untuk menampung suara rakyat langsung dari daerah. Selama ini, setiap anggota dewan tidak mampu membawa secara langsung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Hal ini menurut Marzuki, disebabkan tidak adanya forum untuk menyampaikan aspirasi itu. "Saat ini kan perjuangan sendiri-sendiri, ke konstituennya, bukan ke rakyat," katanya

Dengan adanya rumah aspirasi, suara rakyat yang masuk bukan merupakan konstituen partai tertentu. Masing-masing elemen rakyat diharapkan bisa memberikan suaranya melalui rumah aspirasi itu, tanpa batasan warna partai. "Ada pembahasan lintas fraksi di sana," sebutnya.Demikian halnya dengan dana aspirasi. Menurut Marzuki, fungsi dana aspirasi adalah memperjuangkan pembangunan untuk rakyat melalui pemerintah. Dana aspirasi adalah forum bagi DPR untuk menyampaikan berbagai keluhan rakyat, atas sektor riil. "Belum-belum DPR dibilang makan duit rakyat," ujarnya menerangkan.

Saat ini, kata Marzuki, ruang untuk memperjuangkan itu juga belum ada. Yang ada, anggota dewan berjuang sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan pribadi untuk turun langsung ke masyarakat. "Sekarang yang hanya bisa dilakukan, turun kebawah bagi2 sembako," sorotnya. Dia menegaskan, konsep yang digulirkan DPR itu sudah bagus. Namun, pihak-pihak yang menyampaikan sejumlah rencana DPR itu kurang memahami konsep. Sehingga, yang terjadi konsep itu menjadi bumerang negatif bagi DPR. "Siapa yang berhak menyampaikan, ya BURT," tegasnya.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, ekspektasi publik atas DPR periode baru sebenarnya tinggi. Memasuki tiga hingga empat bulan pertama masa kerja, DPR sibuk melakukan investigasi kasus Century. "Ada harapan tinggi dari publik saat itu," kata Salang di tempat yang sama.Namun, memasuki bulan kelima, DPR mulai melakukan berbagai blunder. DPR mulai menuntut adanya dana aspirasi. Belum selesai dana aspirasi, muncul dana desa dengan rencana alokasi Rp 1 miliar per desa. "Blunder semakin parah dengan rumah aspirasi, Kunker luar negeri, dan masalah anggota DPR yang bolos," kata Salang.

Bolosnya anggota DPR, bagi Salang adalah blunder terbesar. Pada tahun pertama masa tugasnya, anggota dewan sudah berani lalai melaksanakan kewajibannya.