Link perhalaman

halaman redaksi Hal 4

Halaman Ibu Puji

Berita Jateng

cover edisi januari - februari 2011

Ormas Keras , Pemerintah Loyo

Meski Natal tanpa teror, sejumlah pihak masih memprihatinkan kekerasan berlabel kelompok agama yang masih saja terjadi di Indonesia. Laporan Setara Institute mengungkapkan, tahun ini terjadi lonjakan kekerasan khususnya terhadap jemaat Kristiani. Angka kasus kekerasan tahun 2010 sudah melampaui tahun-tahun sebelumnya. Data dari Januari sampai Juli 2010, sudah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap umat Kristiani di Indonesia.

Kekerasan itu meliputi penyegelan dan penolakan pendirian gereja, ancaman hingga penutupan gereja secara paksa serta penghentian paksa kegiatan ibadah. Jumlah kekerasan ini melampaui yang terjadi pada tahun 2008-2009 yang angka nya tak lebih dari 20 kasus. Pelakunya beragam, yang terbanyak dilakukan oleh pemerintah daerah, disusul kelompok massa, warga dan ormas yang mengatasnamakan Islam.

Jumlah ini jauh melampaui peristiwa yang terjadi pada tahun 2008 (18 peristiwa) dan tahun 2009 (19 peristiwa). Dari 28 peristiwa itu, kebebasan yang diserang adalah hak untuk bebas beribadah dan hak untuk mendirikan rumah ibadah.

Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Januari (delapan peristiwa), Juni (tujuh peristiwa), dan Februari (lima peristiwa). Data Setara Institute menunjukkan, kasus terbanyak penyerangan gereja terjadi di wilayah Jawa Barat (16 peristiwa), disusul Jakarta (enam peristiwa), Sumatera Utara (dua peristiwa), serta di Riau, Jawa Tengah, dan Lampung masing-masing satu peristiwa.

Menurut Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, tingginya kekerasan di Jawa Barat ini terkait dengan sejarah panjang dari aliran Islam garis keras di Propinsi yang pernah menjadi basis kekuatan Darul Islam. "Bentuk tindakannya itu beragam, di antaranya penolakan pendirian gereja, penghalangan kegiatan beribadah, perusakan rumah idabah, penyegelan gereja, pembakaran rumah ibadah, pembakaran properti umat, penghentian paksa kegiatan ibadah, penutupan paksa gereja, desakan penutupan gereja, dan ancaman penggerebekan gereja," ujar Bonar kemarin.

Jika ditilik dari pelaku pelanggaran, pemerintah daerah menempati peringkat pertama dengan 12 peristiwa, disusul oleh kelompok massa, warga, dan organisasi masyarakat. Padahal, dikatakan Bonar, ketersediaan rumah ibadah seharusnya menjadi tanggung jawab sosial masyarakat. "Kewajiban sosial pemerintah untuk menyediakan rumah ibadah. Tetapi, pemerintah justru seolah menutup mata atas peristiwa yang terus terjadi," katanya

KASAL : PEMIMPIN HARUS BISA MENYATU DENGAN ANAK BUAH

Jakarta, 22 Desember 2010,-- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno memberikan ceramah tentang kepemimpinan kepada para peserta Apel Komandan Satuan (AKS) Korps Marinir 2010, di Cikoneng, Cisarua, Bogor, Rabu (22/12).

Orang nomor satu di jajaran TNI Angkatan Laut itu memberikan pengarahan berkaitan tentang kepemimpinan serta menjadi pemimpin yang baik. Menurut Kasal pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyiapkan kaderisasi pengganti yang lebih baik, kemudian pemimpin harus bisa menyatu dengan anak buah, dapat bersikap wajar, serta memegang teguh 11 azas kepemimpinan TNI.

AKS yang digelar di kawasan perkebunan tersebut dibuka oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin, Selasa (21/12), dan akan berlangsung hingga Kamis (23/12), serta diikuti 84 para komandan satan di lingkungan Korps Marinir.

AKS merupakan agenda tahunan Korps Marinir TNI Angkatan Laut bertujuan untuk menyamakan persepsi para Komandan di lapangan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dipimpinnya sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, melalui forum ini, diharapkan arah kebijakan pemimpin Korps Marinir TNI AL dapat diresapi dan dihayati oleh seluruh peserta AKS, untuk selanjutnya dapat diteruskan ke anggota di bawahnya. Sebaliknya permasalahan yang ada di tingkat bawah akan ditindak lanjuti di tingkat pusat sesuai dengan kewasgiatan masing-masing.

AKS Korps Marinir Tahun 2010 ini mengusung tema ”Melalui Apel Komandan Satuan Korps Marinir Tahun 2010 Kita Satukan Visi dan Misi Dalam Rangka Pemantapan dan Peningkatan Profesionalisme”.

Penyelenggaraan AKS sengaja dilaksanakan di kawasan pegunungan di Cikoneng, Kabupaten Bogor dengan maksud mengingatkan para Komandan satuan pada suasana alam seperti layaknya di daerah operasi agar terhindar dari suasana formal, disertai harapan agar para peserta apel dapat lebih nyaman untuk menyampaikan pendapat, yang nantinya akan banyak pemikiran maupun ide-ide yang dapat dihasilkan demi kemajuan Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pangkotama TNI AL wilayah Jakarta serta para pejabat Mabesal.

KETULUSAN SEORANG SUMARNO

Sumarno sebagai Ketua Umum FKKBJ ” Forum Komunikasi Keluarga Besar Jawa”sangat berterima kasih pada Tim khusus dibidang pengorganisasian yang telah merampungkan terbentuknya wadah FKKBJ ini sehingga dapat dipakai dalam mengemban maksud dan tujuan dari FKKPJ untuk menyongsong masa depan yang lebih baik sejalan dengan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan adanya persatuan dan kesatuan gerak dan langkah dari seluruh lapisan masyarakat, FKKBJ ternyata bukan hanya menampung dari masyarakat jawa saja, hal ini dapat kita lihat dari keanggotaannya yang berasal dari suku Kutai, Banjar, Dayak dan Bugis. Organisasi ini mempunyai fungsi dan peran sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat secara aktif dan positif seperti ekonomi kerakyatan, sosial, pendidikan, budaya, keamanan dan juga sebagai pilar utama dalam pembangunan. FKKBJ juga sebagai wadah yang mengayomi perjuangan Generasi penerus bangsa yang mendukung cita-cita demokratis untuk ikut berkiprah dan mengabdi dalam rangka mengisi nilai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri Bangsa Indonesia. Sekaligus merupakan langkah nyata untuk turut memajukan pembangunan yang berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Kata Marno dimana bumi kita pijak , langit kita junjung, oleh karena itu FKKBJ bukan semata untuk suku jawa saja disini FKKBJ berperan sebagai ajang silahturahmi karena keberagaman itu indah mari kita pererat persatuan dan kesatuan antar suku, ras dan agama dengan tetap menjaga ketentraman di Kutai Timur dengan mendukung program pemerintah yang di pimpin Bapak Bupati H. Isran Noor dan Wakil Bupati Bapak H. Ardiansyah dalam melanjutkan pembangunan yang lebih baik lagi.

Melihat masyarakat kecil sejahtera itu merupakan keinginan seorang Marno yang juga suami dari ketua DPRD Kutai Timur dari Partai Demokrat . Ia merealisasikan keinginannya tersebut melalui program yang saat ini sudah berjalan yaitu simpan -pinjam.’ Yang dananya berasal dari simpanan pokok, wajib dan sukarela dari masyarakat yang sudah tergabung di FKKBJ dan di salurkan kembali pada anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha anggota.

Danil Hutapea : Pembatasan Parlementery Treshold Kangkangi Demokrasi Tidak Akan Terpilih Pemimpin Baru yang Sejati Selama Demokrasi Dibatasi

Saat ini Partai Pekerja & Pengusaha Indonesia ( P3I ) masih berbicara tentang verifikasi partai politik, monarki secara konstitusi, maupun secara nilai- nilai demokrasi. Semakin banyak orang pinter berbicara tentang arti nilai demokrasi, tapi yang jadi pertanyaan, demokrasi yang seperti apa? Untuk kepentingan pribadi, kelompok atau untuk kepentingan Nasional, muaranya harus untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Demikian dikatakan DR Danil Hutapea , Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) belum lama ini kepada SK Progresif Jaya.

Dikatakan, bahwa DPR adalah bentuk monarki gaya baru, beda dengan Sri Sultan Yogyakarta, monarki di Yogya didukung oleh rakyat, sedangkan DPR dengan kata monarkinya mencuri suara rakyat dengan merubah seenaknya parlementery threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Hal ini jelas menghalangi arti demokrasi yang sesungguhnya, “Demokrasi telah dikangkangi oleh mereka yang hanya memikirkan jabatan semata, “tandas Danil.

Menurut Danil lagi, kedua- duanya sama. Sri Sultan adalah orang terhormat, tapi didukung rakyat. Anggota dewan juga terhormat, akan tetapi DPR RI monarkinya dengan jalan mencuri suara rakyat senaknya merubah “PT” - karena suara partai adalah suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,”. Dengan cara seenaknya merubah “PT” maka hal ini sama dengan membohongi Tuhan, karena inilah Tuhan murka, sehingga bencana terjadi di mana-mana: gempa bumi, longsor , banjir bandang, gempa . Dan menurut Danil , hal ini merupakan teguran dari Tuhan atas keserakahan mereka yang hanya mengejar jabatan semata. “Kalau sudah duduk , tidak mau digantikan kepada generasi selanjutnya.”

Kita seharusnya melihat dan memperhatikan Iklan Mahamah Konsitusi (MK), yang berbunyi : tidak akan memenangkan yang seharusnya salah, tidak akan mengalahkan yang seharusnya menang. Menurut Ketua P3I ini, keputusan tersebut di atas tidak sesuai dengan keputusan dari MK sendiri. Artinya, partai yang duduk di DPR dikalahkan dengan peraturan yang 5 persen,. “Kalau begitu tentunya iklan MK dihapus karena tidak sesuai dengan kenyataan, seharusnya partai- partai kecil pun dapat duduk di DPR,” ujar Danil antusias.

Harusnya sebagai Judisial Review ( penentu kebijakan hukum), tambahnya, MK harus netral tidak berasal dari partai politik, jadi tidak ada unsur kepentingan. Menurut Danil, keputusan aparat penegak hukum bertentangan dengan arti dan nilai demokrasi. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Seharusnya “PT” ditinjau ulang dengan keputusan MK mansahkan “PT” jadi 5 persen berarti mengangkangi demokrasi yang sesungguhnya.

MK juga harus lepas, tidak ada unsur kepentingan, murni putusan karena sesuai demokrasi yang baik dan benar.

Buktikan oleh MK, ujar Danil, bahwa yang seharusnya salah tidak dimenangkan, dan yang seharusnya menang tidak dikalahkan.

MK jangan membuat iklan kalau pada kenyataannya berbeda, statement dari MK tidak satunya kata dengan perbuatan, sudah usang.ujar Danil lagi.

Dengan adanya putusan MK yang membatasi arti demokrasi yang sesungguhnya, (lah wong suara rakyat saja dirampok), maka untuk “PT “ kedepan tidak akan ada pencerahan dan perubahan. “Jadi siapa pemimpin sejati untuk rakyat, pasti yang terpilih hanya itu - itu lagi, padahal anak bangsa ini banyak yang mumpuni untuk menjadi pemimpin bangsa,” ucap Danil .

Menurut dia, Prabowo dapat mencalonkan diri tapi terganjal dengan “UU PT”, maka tidak bisa maju, seharusnya “UU PT” ditinjau ulang dan tidak seeanaknya merubah “PT”. Sama halnya dengan “ UU Pemilu” setiap pemilu seenaknya dirubah, rakyat saat ini sudah pintar jadi rakyat jangan lagi dibodohi, tegas Danil .

Jangan lagi membodohi rakyat dengan kampanye dan janji- janji semu , terbukti saat ini bantuan langsung tunai (BLT), tidak dilanjutkan lagi. Cuma ada saat pemilu dan kampanye sebelum duduk menjadi pemimpin, dan ironisnya, berbagai subsidi untuk rakyat saat ini dihapuskan. Seorang pemimpin harus satu kata dengan perbuatan. Saat belum duduk menjadi pemimpin, janji untuk rakyat harus diwujudkan, bukan hanya “angin surga” semata.

Padahal seharusnya yang benar, Negara tidak cari untung dengan cara merugikan rakyatnya. Negara harus mensejahterakan rakyatnya, mereka yang dipercaya menjadi pemimpin harus gali lobang tutup lobang untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dapat dibayangkan BBM naik, semua harga melonjak naik, roda ekonomi pasti akan terhambat, berapa lagi buruh yang akan di PHK? Seorang pemimpin harus pro rakyat, jadi pemerintah jangan bicara untung rugi mensubsidi rakyat, jangan membuat gelisah dan menakuti rakyat dengan mencabut berbagai subsidi untuk rakyat.

Pemimpin tugasnya mensejahterakan rakyat, mengayomi rakyat, membuat tenang dalam bekerja, harusnya subsidi untuk rakyat ditambah bukan malah dihapuskan. Di dalam kitab suci Alquran disebutkan pemimpin yang tidak mensejahterakan rakyatnya akan terkena azab. Saat ini rakyat dipaksakan untuk beli Pertamax bukan premium, ini dampaknya kan bergerak ke harga naik. Negara bukan perusahaan, jangan bicara untung rugi, apa gunanya pemimpin kalau tidak mensejahterakan rakyatnya? “Seharusnya pemimpin dapat memberlakukan subsidi silang bukan menarik berbagai subsidi, karena Negara ini yang punya rakyat, kalau tidak ada rakyat maka tidak mungkin ada pemimpin.” Kata Danil lagi.

Dikatakannya saat ini pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, terbukti berbagai subsidi yang harusnya rakyat terima dihapuskan, hal ini membuat harga naik dan geliat ekonomi tidak berjalan, otomatis imbasnya rakyat lagi yang dirugikan, harusnya pemimpin benar benar sesuai dalam pasal di UUD 1945 “Bumi dan tanah air dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejaheteraan rakyat,” “ “Inilah baru disebut pemimpin sejati.” Kata Danil tegas.

Selama ini Demokrasi kita baru berjalan dari rakyat, oleh rakyat untuk penyelenggara Negara. Seharusnya rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan tanpa pilih kasih, dekat atau tidak dekat dengan pemimpinnya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. “ Jadi jangan halangi arti demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat, buka seluas-luasnya kran politik untuk rakyat asal bertanggung jawab, demi pencerahan bangsa kedepan.”

Menurut dia, 50 juta pengusaha harus bergabung di partai P3I, tahun ini adalah tahun untuk berbuat terhadap rakyat, karena partai inilah pengusaha dan pekerja yang memperjuangkan undang-undang kedepan, sehingga antara pengusaha dan pekerja dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih jelas lagi.

Partai yang jelas platformnya adalah P3I, antara pengusaha dan pekerja ibarat satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan, Pemerintah juga jangan ikut campur masalah upah mnimum progresif (UMP),tapi mengawasi, karena perusahaan menggunakan management terbuka, tergantung perusahaan tersebut kalau untung dilebihkan, rasa memiliki pekerja dengan perusahaan akan dapat menimbulkan semangat , sebab perusahaan akan memberikan bonus di akhir tahun kepada pekerja tersebut.

Di luar negeri antara kapitalis dan sosialis tidak bersatu, disini karena adanya persatuan dan kesatuan dapat bersatu, jadi kedepan tidak ada penekanan terhadap pengusaha dan pekerja, biarkan berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah hanya menambahkan fungsi pengawasan, harusnya perusahaan untung, pekerja pun harus semakin sejahtera taraf kehidupannya.

Marzuki Akui Komunikasi DPR Buruk

Berbagai kritikan atas kinerja DPR RI menimpa lembaga legislatif itu sepanjang tahun 2010. Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai masih rendahnya kinerja DPR disebabkan pola komunikasi yang buruk.Hal tersebut disampaikan oleh Marzuki kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta,. Menurut dia, berbagai rencana dan program kerja DPR selama tahun 2010 tidak tersampaikan dalam momen yang tepat dan proporsi yang sebenarnya. "Akibatnya, hanya menjadi barang busuk, selesai,"kata Marzuki.

Padahal, sejatinya banyak program kerja DPR yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Beberapa diantaranya adalah program rumah aspirasi dan dana aspirasi. "Konsepnya bagus, benar-benar bagus.Namun komunikasinya yang kurang," jelasnya. Sebagai contoh, keberadaan rumah aspirasi untuk menampung suara rakyat langsung dari daerah. Selama ini, setiap anggota dewan tidak mampu membawa secara langsung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Hal ini menurut Marzuki, disebabkan tidak adanya forum untuk menyampaikan aspirasi itu. "Saat ini kan perjuangan sendiri-sendiri, ke konstituennya, bukan ke rakyat," katanya

Dengan adanya rumah aspirasi, suara rakyat yang masuk bukan merupakan konstituen partai tertentu. Masing-masing elemen rakyat diharapkan bisa memberikan suaranya melalui rumah aspirasi itu, tanpa batasan warna partai. "Ada pembahasan lintas fraksi di sana," sebutnya.Demikian halnya dengan dana aspirasi. Menurut Marzuki, fungsi dana aspirasi adalah memperjuangkan pembangunan untuk rakyat melalui pemerintah. Dana aspirasi adalah forum bagi DPR untuk menyampaikan berbagai keluhan rakyat, atas sektor riil. "Belum-belum DPR dibilang makan duit rakyat," ujarnya menerangkan.

Saat ini, kata Marzuki, ruang untuk memperjuangkan itu juga belum ada. Yang ada, anggota dewan berjuang sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan pribadi untuk turun langsung ke masyarakat. "Sekarang yang hanya bisa dilakukan, turun kebawah bagi2 sembako," sorotnya. Dia menegaskan, konsep yang digulirkan DPR itu sudah bagus. Namun, pihak-pihak yang menyampaikan sejumlah rencana DPR itu kurang memahami konsep. Sehingga, yang terjadi konsep itu menjadi bumerang negatif bagi DPR. "Siapa yang berhak menyampaikan, ya BURT," tegasnya.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, ekspektasi publik atas DPR periode baru sebenarnya tinggi. Memasuki tiga hingga empat bulan pertama masa kerja, DPR sibuk melakukan investigasi kasus Century. "Ada harapan tinggi dari publik saat itu," kata Salang di tempat yang sama.Namun, memasuki bulan kelima, DPR mulai melakukan berbagai blunder. DPR mulai menuntut adanya dana aspirasi. Belum selesai dana aspirasi, muncul dana desa dengan rencana alokasi Rp 1 miliar per desa. "Blunder semakin parah dengan rumah aspirasi, Kunker luar negeri, dan masalah anggota DPR yang bolos," kata Salang.

Bolosnya anggota DPR, bagi Salang adalah blunder terbesar. Pada tahun pertama masa tugasnya, anggota dewan sudah berani lalai melaksanakan kewajibannya.

KRAYAN TEMPATNYA GARAM GUNUNG

Kalimantan timur menjadi tujuan yang paling sering didatanginya saatini, tepatnya di Kabupaten nunukan. Yang berada di wilayah perbatasan, memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Pasalnya, dengan potensi SDA dan lahan, serta letak geografis, nunukan dapat dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Peluang pengembangan wilayah perbatasan juga terpengaruh pada letak Nunukan yang menjadi salah satu pintu masuk dan daerah transit TKI dari dan ke Malaysia.Nunukan juga terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur lalulintas pelayaran dan perdagangan regional serta Internasional.Nunukan memiliki potensi SDA dan lahan yang luas, sehingga berpeluang sebagai kawasan sentra industry hasil pertanian, perikanan, jasapergudangan dan transportasi serta industry pengolahan lainnya.selain itu juga penguatan Hankam, melalui pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat.

bahwa di Krayan yang daerahnya berupa pegunungan, di sana ada produksi garam gunung Bukannya garam tuh di laut? Itulah bukti kekuasaan Allah, yang tetap memberikan rizki kepada masyarakat Krayan berupa garam gunung yang ternyatajugaberyodium tinggi. Aliran air asin yang muncul kepermukaan tanah dialirkan melalui pancuran yang terbuat dari bamboo ketempat pemasakan air garam. Air asin yang ditampung kedalam drum lalu dimasak sampai kering dengan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu.Pohon kayu yang tumbuh di sekitar pondok produksi garam dipakai sebagai bahan bakar.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi garam sebagai salah satu sumber pendapatan, masyarakat di Krayan Hulu tetap menjaga kelestarian sumber garam dan hutan disekitarnya. Beberapa sumber air garam, dan proses produksinya, dikembangkans ebagai obyek wisata bagi wisatawan yang berkunjungke Taman NasionalKayanMentarang.

Beras Krayan atau yang biasa disebut padi a dan, adalah beras organik yang dihasilkan dari persawahan di daerah yang bersuhu dingin ini. Beras Krayan memang istimewa, menjadi salah satu produk pertanian terbaik di Indonesia.Bentuk butirannya halus memanjang, berwarna putih seperti kristal, beraroma, pulen dan rasanya lezat.Sayangnya, beras Krayan ini tergolong langka di pasaranKaltim seperti di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan daerah lainnya.Itudisebabkan adanya keterbatasan publikasi, minimnya sarana komunikasi dan sulitnya transportasi keKrayan yang hanya bias ditembus melalui pesawatudara.(martinusbaru)