Saat ini Partai Pekerja & Pengusaha Indonesia ( P3I ) masih berbicara tentang verifikasi partai politik, monarki secara konstitusi, maupun secara nilai- nilai demokrasi. Semakin banyak orang pinter berbicara tentang arti nilai demokrasi, tapi yang jadi pertanyaan, demokrasi yang seperti apa? Untuk kepentingan pribadi, kelompok atau untuk kepentingan Nasional, muaranya harus untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat.
Demikian dikatakan DR Danil Hutapea , Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) belum lama ini kepada SK Progresif Jaya.
Dikatakan, bahwa DPR adalah bentuk monarki gaya baru, beda dengan Sri Sultan Yogyakarta, monarki di Yogya didukung oleh rakyat, sedangkan DPR dengan kata monarkinya mencuri suara rakyat dengan merubah seenaknya parlementery threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Hal ini jelas menghalangi arti demokrasi yang sesungguhnya, “Demokrasi telah dikangkangi oleh mereka yang hanya memikirkan jabatan semata, “tandas Danil.
Menurut Danil lagi, kedua- duanya sama. Sri Sultan adalah orang terhormat, tapi didukung rakyat. Anggota dewan juga terhormat, akan tetapi DPR RI monarkinya dengan jalan mencuri suara rakyat senaknya merubah “PT” - karena suara partai adalah suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,”. Dengan cara seenaknya merubah “PT” maka hal ini sama dengan membohongi Tuhan, karena inilah Tuhan murka, sehingga bencana terjadi di mana-mana: gempa bumi, longsor , banjir bandang, gempa . Dan menurut Danil , hal ini merupakan teguran dari Tuhan atas keserakahan mereka yang hanya mengejar jabatan semata. “Kalau sudah duduk , tidak mau digantikan kepada generasi selanjutnya.”
Kita seharusnya melihat dan memperhatikan Iklan Mahamah Konsitusi (MK), yang berbunyi : tidak akan memenangkan yang seharusnya salah, tidak akan mengalahkan yang seharusnya menang. Menurut Ketua P3I ini, keputusan tersebut di atas tidak sesuai dengan keputusan dari MK sendiri. Artinya, partai yang duduk di DPR dikalahkan dengan peraturan yang 5 persen,. “Kalau begitu tentunya iklan MK dihapus karena tidak sesuai dengan kenyataan, seharusnya partai- partai kecil pun dapat duduk di DPR,” ujar Danil antusias.
Harusnya sebagai Judisial Review ( penentu kebijakan hukum), tambahnya, MK harus netral tidak berasal dari partai politik, jadi tidak ada unsur kepentingan. Menurut Danil, keputusan aparat penegak hukum bertentangan dengan arti dan nilai demokrasi. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Seharusnya “PT” ditinjau ulang dengan keputusan MK mansahkan “PT” jadi 5 persen berarti mengangkangi demokrasi yang sesungguhnya.
MK juga harus lepas, tidak ada unsur kepentingan, murni putusan karena sesuai demokrasi yang baik dan benar.
Buktikan oleh MK, ujar Danil, bahwa yang seharusnya salah tidak dimenangkan, dan yang seharusnya menang tidak dikalahkan.
MK jangan membuat iklan kalau pada kenyataannya berbeda, statement dari MK tidak satunya kata dengan perbuatan, sudah usang.ujar Danil lagi.
Dengan adanya putusan MK yang membatasi arti demokrasi yang sesungguhnya, (lah wong suara rakyat saja dirampok), maka untuk “PT “ kedepan tidak akan ada pencerahan dan perubahan. “Jadi siapa pemimpin sejati untuk rakyat, pasti yang terpilih hanya itu - itu lagi, padahal anak bangsa ini banyak yang mumpuni untuk menjadi pemimpin bangsa,” ucap Danil .
Menurut dia, Prabowo dapat mencalonkan diri tapi terganjal dengan “UU PT”, maka tidak bisa maju, seharusnya “UU PT” ditinjau ulang dan tidak seeanaknya merubah “PT”. Sama halnya dengan “ UU Pemilu” setiap pemilu seenaknya dirubah, rakyat saat ini sudah pintar jadi rakyat jangan lagi dibodohi, tegas Danil .
Jangan lagi membodohi rakyat dengan kampanye dan janji- janji semu , terbukti saat ini bantuan langsung tunai (BLT), tidak dilanjutkan lagi. Cuma ada saat pemilu dan kampanye sebelum duduk menjadi pemimpin, dan ironisnya, berbagai subsidi untuk rakyat saat ini dihapuskan. Seorang pemimpin harus satu kata dengan perbuatan. Saat belum duduk menjadi pemimpin, janji untuk rakyat harus diwujudkan, bukan hanya “angin surga” semata.
Padahal seharusnya yang benar, Negara tidak cari untung dengan cara merugikan rakyatnya. Negara harus mensejahterakan rakyatnya, mereka yang dipercaya menjadi pemimpin harus gali lobang tutup lobang untuk mensejahterakan rakyatnya.
Dapat dibayangkan BBM naik, semua harga melonjak naik, roda ekonomi pasti akan terhambat, berapa lagi buruh yang akan di PHK? Seorang pemimpin harus pro rakyat, jadi pemerintah jangan bicara untung rugi mensubsidi rakyat, jangan membuat gelisah dan menakuti rakyat dengan mencabut berbagai subsidi untuk rakyat.
Pemimpin tugasnya mensejahterakan rakyat, mengayomi rakyat, membuat tenang dalam bekerja, harusnya subsidi untuk rakyat ditambah bukan malah dihapuskan. Di dalam kitab suci Alquran disebutkan pemimpin yang tidak mensejahterakan rakyatnya akan terkena azab. Saat ini rakyat dipaksakan untuk beli Pertamax bukan premium, ini dampaknya kan bergerak ke harga naik. Negara bukan perusahaan, jangan bicara untung rugi, apa gunanya pemimpin kalau tidak mensejahterakan rakyatnya? “Seharusnya pemimpin dapat memberlakukan subsidi silang bukan menarik berbagai subsidi, karena Negara ini yang punya rakyat, kalau tidak ada rakyat maka tidak mungkin ada pemimpin.” Kata Danil lagi.
Dikatakannya saat ini pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, terbukti berbagai subsidi yang harusnya rakyat terima dihapuskan, hal ini membuat harga naik dan geliat ekonomi tidak berjalan, otomatis imbasnya rakyat lagi yang dirugikan, harusnya pemimpin benar benar sesuai dalam pasal di UUD 1945 “Bumi dan tanah air dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejaheteraan rakyat,” “ “Inilah baru disebut pemimpin sejati.” Kata Danil tegas.
Selama ini Demokrasi kita baru berjalan dari rakyat, oleh rakyat untuk penyelenggara Negara. Seharusnya rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan tanpa pilih kasih, dekat atau tidak dekat dengan pemimpinnya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. “ Jadi jangan halangi arti demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat, buka seluas-luasnya kran politik untuk rakyat asal bertanggung jawab, demi pencerahan bangsa kedepan.”
Menurut dia, 50 juta pengusaha harus bergabung di partai P3I, tahun ini adalah tahun untuk berbuat terhadap rakyat, karena partai inilah pengusaha dan pekerja yang memperjuangkan undang-undang kedepan, sehingga antara pengusaha dan pekerja dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih jelas lagi.
Partai yang jelas platformnya adalah P3I, antara pengusaha dan pekerja ibarat satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan, Pemerintah juga jangan ikut campur masalah upah mnimum progresif (UMP),tapi mengawasi, karena perusahaan menggunakan management terbuka, tergantung perusahaan tersebut kalau untung dilebihkan, rasa memiliki pekerja dengan perusahaan akan dapat menimbulkan semangat , sebab perusahaan akan memberikan bonus di akhir tahun kepada pekerja tersebut.
Di luar negeri antara kapitalis dan sosialis tidak bersatu, disini karena adanya persatuan dan kesatuan dapat bersatu, jadi kedepan tidak ada penekanan terhadap pengusaha dan pekerja, biarkan berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah hanya menambahkan fungsi pengawasan, harusnya perusahaan untung, pekerja pun harus semakin sejahtera taraf kehidupannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar