Pejabat Publik dan Etika Publik

Pejabat publik di negeri ini memang sering salah kaprah. Mereka mengartikan etika publik sebagai kaidah atau norma tertentu yang harus dipatuhi masyarakat. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa fungsi pejabat publik adalah menyusun kebijakan yang mengatur moral masyarakat. Pemahaman yang salah ini kemudian berdampak pada penerbitan surat keputusan, undang-undang, atau peraturan daerah yang mengatur moralitas masyarakat.

Apakah tanggung jawab pejabat publik memang memperkuat moralitas di ruang publik? Moralitas kelompok manakah yang diperkuat dan dibela? Patutkah pejabat publik membela moralitas kelompok tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan persoalan etika publik untuk memastikan adanya tanggung jawab pejabat publik.

Amanah publik

Seorang pejabat atau politisi selalu berdalih bahwa mereka memutuskan untuk ”kebaikan” masyarakat. Ukuran kebaikan bersumber dari pemahaman agama, budaya, dan tradisi sang pejabat. Karena itu menjadi tujuan hidup mereka, harus pula menjadi tujuan hidup semua masyarakat. Tidak mengherankan jika tujuan hidup diri pejabat sebagai individu menjadi patokan memutuskan kebijakan negara.

Padahal, seorang pejabat atau politisi adalah pengemban amanah publik yang tidak boleh mempromosikan ”kebaikan” (prinsip-prinsip regulatif) yang hanya berlaku untuk diri sendiri dan tidak berlaku secara umum.

Misalnya, seorang pejabat publik yang secara personal tidak menyetujui gerakan homoseksual di Indonesia tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi pada kelompok ini atau mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang dapat memicu kekerasan. Pejabat publik mendapat mandat untuk melindungi semua golongan, termasuk minoritas.

Dengan kata lain, seorang pejabat publik tidak bekerja untuk mempromosikan apa yang ia anggap ”kebaikan”, tetapi ia bekerja untuk keadilan. Ia harus memastikan bahwa hak-hak setiap individu tidak dilanggar atau diabaikan dan semua golongan memiliki akses untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, pejabat bekerja untuk ”hak” rakyat. Ia harus mampu melepaskan diri dari prinsip ”kebaikan” yang dianut kelompok-kelompok tertentu atau aliran tertentu.

Meski demikian, pejabat publik yang membuat keputusan atas dasar kerangka kerja ”hak” juga masih menyisakan persoalan. Misalnya, apakah basis dari kerangka kerja ”hak”?

Apa yang dituntut dari seorang pemimpin adalah memiliki keadilan untuk semua golongan dan dapat bersikap netral dalam menentukan kebijakan. Ini hanya bisa terlaksana apabila orang sungguh-sungguh bisa memutuskan sebuah kebijakan atas dasar kehendak yang otonom.

Pemimpin juga harus merumuskan kesubyekannya sebagai yang mandiri dan tidak dijadikan obyek atau instrumen dari kepentingan kelompoknya. Hanya dengan kemandirian untuk bersikap, keadilan untuk semua golongan akan tercapai. Kesimpulannya, hakikat dari seorang pemimpin adalah menjadi pemimpin untuk semua.

Akal sehat

Seorang pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan nilai-nilai politis dan perlu memisahkan identitas politiknya dari identitas personal. Pada masyarakat yang demokratis, banyak kelompok yang saling bertentangan tentang apa yang dianggap sebagai kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, memberi tanda kurung bagi keyakinan moral dan agama diperlukan apabila ingin menjaga kerja sama sosial atas dasar saling menghormati.

Dengan memberi tanda kurung, nilai-nilai politis seperti toleransi, keadilan, dan kerja sama sosial dapat mengemuka dalam kepemimpinan dan produk kebijakan seorang pejabat publik. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang tidak adil, seperti pemerataan pembangunan ataupun pembiaran kekerasan terhadap kelompok suku atau pun agama tertentu tidak akan terjadi.

Konsentrasi pada nilai-nilai politik yang menggaris bawahi keadilan juga akan menguatkan hukum dan konstitusi. Peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan konstitusi senantiasa akan ditolak dan tidak akan mengorbankan kelompok minoritas.

Perda-perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan juga akan dengan sendirinya teranulir. Tidak ada lagi pemaksaan untuk memakai jilbab, seperti kasus-kasus di Aceh, di mana para perempuan yang menolak memakai penutup kepala dikejar- kejar oleh polisi syariah. Para pemimpin di Aceh tidak perlu lagi mempermasalahkan perempuan-perempuan yang tidak berjilbab sebab menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik bukan dinilai dari memakai jilbab atau tidak, melainkan dari pemenuhan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Perempuan berjilbab ataupun tidak memiliki hak yang sama.

Nilai-nilai politik yang menjunjung toleransi dan keadilan akan menjaga diskursus yang sehat di masyarakat dan dengan demikian akal sehat publik juga terpelihara. Selanjutnya ucapan-ucapan pejabat publik terus dikontrol oleh akal sehat publik yang tidak akan menolerir ucapan-ucapan yang tidak akuntabel. Akal sehat publik akan menolak setiap ucapan pejabat publik yang diskriminatif dan oleh karena itu pula radar kekritisan menjadi kuat.

Utamakan akuntabilitas

Di dalam masyarakat yang terbiasa menuntut akuntabilitas ucapan-ucapan pejabat publik, tertanam pula tanggung jawab untuk memilih pejabat-pejabat publik yang memiliki kualitas dan bukan semata-mata uang dan selebriti.

Keseluruhan rangkaian kerangka kerja etika publik apabila ditanamkan secara sungguh- sungguh di Tanah Air memastikan pemilu yang akan datang mengunggulkan sosok pejabat publik yang berintegritas. Semoga saja Pemilu 2014 mampu memunculkan calon figur publik yang berintegritas.

Prioritas Peningkatan Sumber Daya Manusia

Bupati Bulungan

Ditemui disela-sela Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalimantan Timur, Bupati Bulungan menegaskan bahwa persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bulungan saat ini. Minimnya SDM di kabupaten ini menjadikan proses percepatan pembangunan menjadi sedikit tersendat. Akibatnya kemajuan pembangunan yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat harus terkendala dengan kebutuhan SDM disegenap sector.

Prioritas pembangunan selanjutnya merupakan prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Dengan kondisi geografis yang khas dari Kalimantan Timur maka pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk membuka isolasi dan dengan demikian sangat membutuhkan pula dana yang besar.

Secara umum menurut Bupati Bulungan, pembangunan di wilayah kabupatennya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti meski dalam audit keuangan BPK RI belum mendapatkan raport yang baik. Hal itu semata-mata terkendala dari SDM yang mumpuni. Apalagi kendala SDM juga datang dari pihak ketiga.

Maka percepatan pemenuhan SDM melalui berbagai program pendidikan dengan bekerjasama dengan Universitas Terbuka, Universitas Mulawarman maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya dapat terrealisir dan memenuhi kuota SDM yang ada pada 2013 mendatang. Dengan demikian pembangunan kabupaten Bulungan yang terintegrasi dapat terwujud, pungkasnya mengakhiri perbincangan. (SW)

“Jangan Merasa Berjuang Sendirian …”

Demikian kalimat ini dilontarkan dengan senyuman oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi SSi,MSi, seusai Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kalimantan Timur sekaligus menyambut Harlah Propinsi Kaltim, di Gedung DPRD Kaltim.

Hal tersebut dikemukakannya seolah sebagai jawaban atas Pidato Panjang Gubernur Awang Farouk saat memaparkan kinerja serta prioritas apa saja dalam pembangunan Kalimantan Timur kedepan. Karena dalam paparan Gubernur kuat sekali nuansa betapa pembangunan Kaltim kedepan tidak saja membutuhkan komitmen yang kuat namun juga membutuhkan dana yang cukup besar pula.

Namun, Hadi Mulyadi yang berasal dari PKS ini justru menegaskan bahwa dirinya merasakan pemerintah propinsi merasa berjuang sendirian dalam memenuhi kebutuhan pembangunan Kaltim. Hal itu sangat disayangkannya, padahal dengan kekuatan sejumlah partai di legislative sesungguhnya pemerintah propinsi jangan pernah merasa berjuang sendirian. Bahkan kekuatan legislative partainya pun sampai di tingkat pusat di Jakarta.

Bahkan secara eksplisit digambarkannya bahwa kondisi tersebut lantaran selama ini pemerintah propinsi kerap menjalankan sejumlah program pembangunan tanpa berkordinasi dengan legislative. Sehingga disaat kondisi membutuhkan komitmen dan aliran dana yang besar untuk merealisasikan pembangunannya, Pemerintah Propinsi Kaltim justru merasakan kesendiriannya.

Sementara itu, siang hari seusai pembukaan peringatan hari jadi Propinsi Kaltim di Stadion Sempaja, Gubernur Kaltim Awang Farouk menjelaskan bahwa selama ini pemerintah propinsi Kaltim tidak pernah menuntut lebih kepada pemerintah pusat seperti daerah-daearah lain Papua, Aceh maupun Yogyakarta.

Pemerintah Propinsi Kaltim justru ingin merealisasikan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam percepatan pembangunan Kaltim sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja hingga sekarang terkendala oleh birokrasi dibawahnya, itu berakibat kebutuhan dana pembangunan Kaltim yang besar dan sangat mendesak itu belum juga direalisasikan.

Oleh karenanya, Gubernur Kaltim Awang Farouk berharap penuh komitmen Presiden SBY tersebut dapat terealisir. Dan harapan Kaltim sebagai propinsi hijau dan menjadi beranda depan NKRI terwujud. Tapi semua itu bisa terpenuhi apabila anggaran pembangunan Kaltim juga direalisir. (*

HUT KALTIM

Samarinda. HUT ke-54 Provinsi Kaltim akan dipusatkan di komplek Stadion Madya Sempaja kamis (13/1) mendatang, diawali dengan apel yang dimulakan pukul 08.00 Wita.

Acara ini dipastikan akan dihadiri seluruh Walikota dan Bupati se-Kaltim. Dalam apel itu juga akan diberikan 21 panji untuk seluruh daerah di Kaltim, yang dinilai memiliki keberhasilan di berbagai bidang. Diantaranya sector pembangunan, peternakan dan lainnya. Hal ini dijelaskan Asisren IV Setprov Kaltim HM Aswin ketika dikonfirmasi.

Usai apel, rangkaian acara dilanjutkan dengan aksi terjun paying yang melibatkan anggota pasukan khas (Paskhas) lanud Abdulrachman Saleh Malang yang akan mengibarkan bendera Merah Putih dan 14 bendera lambing kabupaten / kota sekaltim. Penerjun paying ini akan mendarat tepat dilapangan parkir.

Menurut Aswin, sebenarnya HUT kaltim setiap 9 Januari tapi jatuh pada Minggu. Sementara Senin (10/1) Gubernur kaltim Awang Faroek Ishak serta Ketua DPRD kaltim Mukmin Faisyal HP dan seluruh kepala daerah, menghadiri undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Karena itu jadwal dimundur kan kamis (13/1). Begitupun dengan sidang Paripurna I, akan digelar usai apel pukul 12.00 digedung DPRD Kaltim.

“malam harinya diadakan resepsi yang juga digelar di Gedung Serbaguna Stadion Madya Sempaja. Seluruh mantan Gubernur Kaltim diundang, termasuk anggota DPD dan DPR RI. Itu baru acara seremonial saja. Masih banyak kegiatan lain pada HUT provinsi tahun ini”, tutur Aswin.

Kegiatan lain yang digelar januari hingga akhir Februari diantaranya, bakhti sosial, perlombaan, pertandingan olahraga seperti tenis, futsal, tenis meja dan bulu tangkis, serta golf yang akan digelar se-Asia.

Juga ski air terbuka yang akan mengarungi sungai mulai tenggarong hinga samarinda, yang akan dicatat dalam rekor MURI untuk ski air terlama, terpanjang dan peserta terbanyak.

Karena berbarengan HUT Kota Samarinda, juga digelar pameran rakyat dihalaman parker GOR Segiri selama satu minggu yang diisi hiburan rakyat. Pameran ini akan dimulai Rabu(2/2) mendatang.

“untuk Provonsi kaltim, kegiatan seperti ini baru dilakukan pada kepemimpinan pak Awang Faroek saja. Ketika kepemimpinan gubernur yang sudah lalu, hanya acara seremonial seperti apel dan rapat paripurna saja. Baru sekarang banyak digelar acara rakyat yang membangun seperti ini,”jelas Aswin seraya menyebutkan juga aka nada pemberian award bagi tokoh-tokoh pendidikan di Kaltim